Azka Blogger's©
  • Beranda


JUM’AT 20 OKTOBER 2017
     TELAH TERJADI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI YANG DILAKUKAN OLEH DOSEN DIMANA SEHARUSNYA JADWAL PELAJARAN NYA JAM KE 6 DAN KE 7, TAPI DOSEN TERSEBUT MEMINDAHKAN NYA KE JAM 4 DAN 5. SEHARUS NYA SESUAI DENGAN JADWAL , KALAUPUN MAU MEMINDAHKAN JADWAL HARUS MEMBERITAHUKAN TERLEBIH DAHULU KEPADA MAHASISWA YANG DIAJAR NYA.

SABTU 21 OKTOBER 2017
     TELAH TERJADI PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH PENJAGA FUTSAL TOWN, DIMANA TEMAN SAYA SUDAH MEMBOKING LAPANGAN FUTSAL UNTUK NANTI JAM 190.00. TETAPI PAS SUDAH SAMPAI DISANA, PIHAK PENJAGA TOWN FUTSAL LUPA MENULISKAN NAMA BOOKINGAN ATAS ANAM TEMAN SAYA, HAL ASIL PIHAK TOWN FUTSA MEMINTA MAAF DAN AKAN BERTANGGUNG JAWAB. TETAPI TEMAN SAYA HARUS MENUNGGU BEBERAPA JAM UNTUK BERMAIN.

MINGGU 22 OKTOBER 2017
     TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH SEBUAH KASRI ALFA MART, DIMANA TIDAK DI BERITAHUKAN NYA BAHWA KASIR ALFA MART MENGAMBIL UANG SEBESAR RP 100 DARI UANG KEMBALIAN. SEHARUSNYA MENURUT SAYA WALAUPUN UANG ITU HANYA SEBESAR RP 100, PIHAK KASIR HARUS MEMBERITAHUKAN TERLEBIH DAHULU KEPADA PIHAK PEMBELI, BAHWA UANG SEBESAR RP 100 APAKAH MAU DISUMBANGAKN ATAU TIDAK. DAN SEHARUSNYA DIBERITAHUKAN JUGA SUMBANGAN ITU KE ARAH MANA, SIAPA YANG MENERIMA. OLEH KARENA ITU TIDAK DI BERITAHUKAN NYA INFO SUMBANGAN TERSEBUT , MENURUT SAYA SUDAH MELNGGAR KODE ETIK PROFESI SEBAGAI KASIR ALFA MART.

SENIN 23 OKTOBER 2017
     TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI, LAGI-LAGI TIDAK ADANYA PLANG/RAMBU-RAMBU SEDANG DIADAKAN PENILANGAN DI DAERAH PEREMPATAN UNISMA DARI ARAH TERMINAL. DIMANA SAYA HANYA MELIHAT BEBERAPA POLISI SAJA DAN 1 BUAH MOBIL PATROLI POLISI, TETAPI TIDAK ADA PLANG/RAMBU-RAMBU PENILANGAN, INI SUDAH YANG KE DUA KALI NYA YANG SAYA LIHAT.

SELASA 24 OKTOBER 2017
     TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU DOSEN DI UNIVERSITAS SWASTA DI BEKASI, DIMANA DOSEN TERSEBUT TIDAK MENGAJAR KELAS LAGI DENGAN ALASAN DOSEN TERSEBUT SEDANG KELELAHAN, DOSEN TERSEBUT HANYA MEMBERI ABSEN DAN SETELAH ITU PULANG DIMANA SEHARUSNYA YA SETIDAK NYA ADA TUGAS UNTUK DIBAWA PULANG, SUPAYA MAHASISWA YANG MASUK TIDAK SIA-SIA DATANG KE KAMPUS.

RABU 25 OKTOBER 2017
     TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PROFESI PENJAGA FOTOCOPY, TERJADI KELASAHAN MENGEMBALIKAN UANG KEMBALIAN PRINT DAN FOTOCOPY. UANG SAYA 10.000 HARGA PRINT DAN FOTOCOPY SAYA SEBESAR 4.000 TETAPI UANG YANG DIKEMBALIKAN OLEH PENJAGA FOTOCOPY SEBESAR 5.000, SEHARUSNYA UANG YANG DIKEMBALIKAN SEBESAR 6.000. SAYA BARU MENGETAHUI NYA PAS SUDAH SAMPAI RUMAH.

KAMIS 26 OKTOBER 2017
     TELAH TERJADI PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH OPERATOR WARNET, DIMANA KESALAHAN MEMASUKAN BILLING/WAKTU, SEHARUSNYA MEMASUKAN 3 JAM. MALAH YANG DIMASUKAN 2 JAM. OLEH ITU TERJADI KELASAHAN MENDASAR YANG DILAKUKAN OLEH OPERATOR WARNET.
JUM'AT 13 OKTOBER 2017
HARI INI SAYA SEBELUM SAMPAI KE KAMPUS GUNADARMA J1, SAYA MENEMUKAN PELANGGARAN KODE ETIK. TERJADI PADA JAM 10:40 DI JEMBATAN TANJAKAN DEPAN HOTEL GRAHA PERSADA 2 SEORANG KONTRUKSI YANG MEMBENARKAN TIANG NAMA JALAN TOL TIDAK MEMAKAI HELM PEKERJA SEHINGGA DAPAT MENIMBULKAN PELANGGARAN, DIMANA DAPAT MEMBAHAYAKAN NYAWA NYA SENDIRI.

SABTU 14 OKTOBER 2017
PADA HARI SABTU TERJADI PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU DOSEN DI UNIVERSITAS SWASTA YANG DIMANA SUDAH 4 KALI PERTEMUAN TERMASUK SEKARANG DIA TIDAK MASUK KELAS KAMI/TIDAK MENGAJAR, DIMANA SEHARUS NYA DOSEN TERSEBUT MENGAJAR DI KELAS KAMI TETAPI TIDAK DATANG JUGA. PADA KASUS INI MENURUT SAYA DOSEN TERSEBUT MELANGGAR KODE ETIK YANG DIMANA DIA TIDAK MENGAJAR SELAMA 4 PERTEMUAN. SEHINGGA KETUA KELAS KAMI MENGAMBIL LANGKAH SERIUS UNTUK MEMINTA DOSEN PENGGANTI KE SEKETARIAT DOSEN. AKHIRNYA PADA HARI ITU JUGA SUDAH MENEMUKAN TITIK TERANG, DIMANA SUDAH ADA DOSEN PENGGANTI YANG MENGGANTIKAN DOSEN SEBELUMNYA YANG TIDAK MASUK SAMPAI KE PERTEMUAN KE 4(SEKARANG).

MINGGU 15 OKTOBER 2017
PADA HARI SABTU TERJADI PELANGGARAN KODE ETIK OLEH PETUGAS POLISI, YANG BERADA TIDAK JAUH DARI JEMBATAN DEKAT RUMAH SAKIT GRAHA JUANDA, DIMANA PARA PETUGAS POLISI TIDAK MEMBERI RAMBU-RAMBU BAWAH DI TEMPAT TERSEBUT SEDANG DIADAKAN PENILANGAN KENDARAAN BERMOTOR, SEHARUS NYA PADA SAAT DIADAKAN PENILANGAN HARUS ADA RAMBU-RAMBU BAHWA PADA JARAK 100M SEDANG DIAKAAN PENILANGAN. OLEH KARENA ITU MENURUT SAYA INI PELANGGARAN, APALAGI ADA 1 ORANG KENDARAAN BERMOTOR MENANYAKAN KEPADA SALAH SATU PETUGAS POLISI UNTUK MEMPERLIHATKAN SURAT TUGAS PENILANGAN, TEAPI PETUGAS POLISI TERSEBUT TIDAK MENJAWAB PERTANYAAN PENGENDARA TERSEBUT DAN TETAP MELANJUTKAN PENILANGAN TERHADAP PENGENDARA TERSEBUT. OLEH KARENA ITU MENURUT SAYA ITNI ADALAH PELANGGARAN KODE ETIK, DIKARENAKAN SEHARUS NYA PADA SAAT DIADAKN TUGAS PENILANGAN PARA PETUGAS HARUS MEMBERI RAMBU-RAMBU DAN MEMPERLIHATKAN SURAT TUGAS TILANG NYA KEPADA PENGENDARA. SUPAYA PARA PENGENDARA MEMANG BENAR PERCAYA BAHWA MEMANG SEDANG DILAKSANAKAN PENILANGAN DI DAERAH TERSEBUT.

SENIN 16 OKTOBER 2017
HARI INI PADA TANGGAL 16 OKTOBER 2017 TERJADI PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS PAKIR DI DAERAH RUKO GALAXY, YANG HARUS MEMBAYAR PARKIR 2X. KENAPA SAMPAI 2X BAYAR, SAYA PUN BARU MENGETAHUI TERSEBUT HARI ITU JUGA, PERTAMA PADA JAM 12:00 SAYA BERHENTI DI SALAH SATU RUKO DI GALAXY UNTUK MEMAKIRKAN KENDARAAN MOTOR SAYA DAN SAYA LANSUNG MEMBAYAR UANG PARKIR. KEDUA, JAM 19:00 PADA SAAT SAYA MULAI KELUAR UNTUK PERGI DARI RUKO DI GALAXY TERSEBUT SAYA MEMBERIKAN KARCIS PARKIR TERSEBUT KEPADA PETUGAS PARKIR, SEHARUSNYA DISITU SAYA SUDAH SELESAI DAN SEGERA PULANG . TETAPI SAYA DI SITU DIMINTA UANG PARKIR LAGI OLEH PETUGAS YANG BERBEDA. TERNYATA KATA TUKANG PARKIR TERSEBUT PEMABAYARAN KARCIS TERSEBUT ADA WAKTU NYA. JADI JIKA KAMU BERADA DISITU PADA SAAT PAGI HARI , KARCIS TERSEBUT HANYA BERLAKU SAMPAI JAM 13:00. DAN DIATAS JAM ITU HARUS BAYAR KEMBALI UANG PARKIR. DISITU MENURUT SAYA SUDAH MELANGGAR KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS PARKIR , YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN SEBELUMNYA KEPADA PENGENDARA BAHWA SEKARANG ADA JAM UANG PARKIR DIMANA JAM PERTAMA DARI JAM 06:00 -13:00 DAN JAM KEDUA PADA 14:00 - 00:00.

SELASA 17 OKTOBER 2017
  TERJADI PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU DOSEN DI PERGURUAN TINGGI SWASTA, DIMANA SALAH SATU DOSEN MELANGGAR KODE ETIK YANG DIMANA DOSEN TERSEBUT TIDAK TAU MATERI APA YANG HARUS DI AJARKAN KEPADA MAHASISWA NYA ( BELUM TAU MATERI APA YANG HARUS DIJELASKAN KARENA DOSEN TERSEBUT KATANYA BELUM MENGUNDUH SAP MATERINYA), OLEH KARENA ITU DOSEN TERSEBUT MELANGGAR KODE ETIK. DAN DOSEN TERSEBUT HANYA MEMBERIKAN ABSEN SAJA DAN SETELAH ITU SELESAI.

RABU 18 OKTOBER 2017
TERJADI PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH SUPIR ANGKUTAN ONLINE YANG BERBASIS MOTOR, DIMANA SAYA MEMINTA MEBELIKAN SUATU MAKANAN MELALUI GO-FOOD, DIMANA SAYA MEMESAN MAKAN KEPADA PENGENDARA GO-FOOD TETAPI YANG DIANTARKAN TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIPESAN.  YANG DIPESAN AYAM GEPREK KEJU BENSU , YANG DIBELIKAN DAN DIANTARKAN KEPADA SAYA ADALAH AYAM GEPREK BENSU YANG TIDAK MEMAKAI KEJU.

KAMIS 19 OKTOBER 2017 
TERJADI PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH PELAYAN DI SUATU CAFE DEKAT RUMAH SAYA, DIMANA SAYA MEMESAN MENU ROTI PISANG KEJU SUSU KEPADA PELAYAN TERSEBUT, TETAPI PADA SAAT YANG DIANTARKAN OLEH PELAYAN TERSEBUT MALAH ROTI KEJU SUSU, PADAHAL SAYA MEMESAN NYA ROTI PISANG KEJU SUSU, DIMANA TIDAK ADA PISANG NYA YANG DIANTARKAN OLEH PELAYAN TERSEBUT

CONTOH Kasus Suap Moge, Majelis Kode Etik Siapkan Sanksi untuk Auditor BPK

Selain ditahan KPK terkait kasus suap motor gede, nasib Auditor Madya pada Sub-Auditorat VIIB2 Sigit Yugoharto sedang dipertimbangkan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Bisa jadi akan ditetapkan pelanggaran berat kepadanya.

proses, saya tidak akan masuk ke substansi karena ini masih dalam proses pemeriksaan internal. Yang jelas, begitu selesai, Majelis (Kehormatan) Kode Etik akan menentukan jenis sanksinya. Dan sesuai dengan ketentuan, Majelis (Kehormatan) Kode Etik bisa menentukan paling berat dari profesi, tidak boleh lagi jadi auditor," ucap Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2017).
"Sedangkan dari sisi disiplin pegawai sesuai peraturan PP 53 bahwa dia bisa pelanggaran berat," dia menegaskan.

Kode etik pegawai BPK diatur dalam Peraturan BPK No 3 Tahun 2016. Sementara Majelis Kehormatan Kode Etik disebut merupakan tim independen dari beberapa unsur.

"Tim itu merupakan tim independen yang disebut Majelis Kehormatan Kode Etik yang terdiri atas lima orang: 2 orang profesi, 1 orang akademisi, dan 2 orang BPK. Jadi tiga orang pihak independen dan tim kode etik telah bekerja. Kami juga selalu berkoordinasi dengan KPK," tutur Yudi yang didampingi Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Yudi berharap publik dapat memisahkan antara perbuatan oknum dan institusi. BPK mengaku berkomitmen menegakkan martabatnya melalui proses internal, sementara secara pidana perbuatan oknumnya diproses oleh KPK.

"Kita ingin menjadikan semua proses ini sebagai pembelajaran yang terus-menerus kita kuatkan. Dan kami sangat berterima kasih atas concern dari publik atas masalah ini. Dan sekali lagi kami tetap mendorong dan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini KPK," ujarnya.

Sigit diduga menerima satu unit motor Harley-Davidson Sportster 883 dengan estimasi nilai Rp 115 juta dari General Manager PT Jasa Marga (Persero) Cabang Purbaleunyi Setia Budi. Menurut KPK, suap terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga pada 2017.

Dari hasil penyidikan, KPK mendapat informasi indikasi kelebihan pembayaran terkait pekerjaan pemeliharaan periodik rekonstruksi jalan dan pengecatan marka jalan yang tidak sesuai atau tidak dapat diyakini kewajarannya. Temuan tersebut merupakan hasil audit anggaran 2015-2016.

ANALISIS

Sigit diduga menerima satu unit motor Harley-Davidson Sportster 883 dengan estimasi nilai Rp 115 juta dari General Manager PT Jasa Marga (Persero) Cabang Purbaleunyi Setia Budi. Menurut KPK, suap terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga pada 2017.

Selain ditahan KPK terkait kasus suap motor gede, nasib Auditor Madya pada Sub-Auditorat VIIB2 Sigit Yugoharto sedang dipertimbangkan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Bisa jadi akan ditetapkan pelanggaran berat kepadanya.

proses, saya tidak akan masuk ke substansi karena ini masih dalam proses pemeriksaan internal. Yang jelas, begitu selesai, Majelis (Kehormatan) Kode Etik akan menentukan jenis sanksinya. Dan sesuai dengan ketentuan, Majelis (Kehormatan) Kode Etik bisa menentukan paling berat dari profesi, tidak boleh lagi jadi auditor," ucap Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2017).

UNDANG-UNDANG
1. peraturan PP 53
2. Peraturan BPK No 3 Tahun 2016

TANGGAPAN
Menurut saya publik dapat memisahkan antara perbuatan oknum dan institusi. BPK mengaku berkomitmen menegakkan martabatnya melalui proses internal, sementara secara pidana perbuatan oknumnya diproses oleh KPK. proses ini sebagai pembelajaran yang terus-menerus untuk dikuatkan. Dan saya sangat berterima kasih atas concern dari publik atas masalah ini. Dan sekali lagi saya sebgai warga tetap mendorong dan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini KPK,



Langganan: Postingan ( Atom )

LATEST POSTS

  • Hukum Perikatan, Perjanjian dan contoh kasus hukum perdata serta penyelesaiannya
    HUKUM PERIKATAN A.     Pengertian Hukum Perikatan             Hukum perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan ...
  • Perlindungan Konsumen dan Macam-macam Hak atas Kekayaan Intelektual
    Pengertian Perlindungan Konsumen Indonesia adalah  - Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala...
  • PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM EKONOMI
    A.    PENGERTIAN HUKUM Berikut adalah pengertian hukum menurut beberapa ahli, yaitu: 1.      Plato Hukum adalah seperangkat peratura...
  • CONTOH Kasus Suap Moge, Majelis Kode Etik Siapkan Sanksi untuk Auditor BPK
    CONTOH Kasus Suap Moge, Majelis Kode Etik Siapkan Sanksi untuk Auditor BPK Selain ditahan KPK terkait kasus suap motor gede, nasib Audi...
  • HUKUM DAGANG
    1.  Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang Hukum Perdata  adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara i...
  • (tanpa judul)
    PROPOSAL BISNIS :Mendirikan Rumah Makan Khas Banten   Assalamualaikum Wr Wb Latar Belakang     Petama-tama saya panjatkan puji sy...
  • EVALUASI KEBERHASILAN KOPERASI DILIHAT DARI SISI ANGGOTA (Ekonomi Koperasi)
    1.   Efek-efek ekonomis koperasi 2.   Efek harga dan efek biaya 3.   Analisis hubungan efek ekonomis dengan keberhasilan koperasi Pe...
  • SISA HASIL USAHA (Ekonomi Koperasi)
    1. Pengertian SHU Informasi dasar 2. Rumus Pembagian SHU 3. Prinsip-prinsip Pembagian SHU  Pembagian SHU per anggota  1. Pengert...
  • TUGAS MAKALAH PENGANTAR MANAJEMEN (@AMERICA)
    BAB I PENDAHULUAN       @america adalah pusat kebudayaan abad ke-21 yang mutakhir di mana kita dapat menjelajahi dan mengeksplorasi ...
  • Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia
     SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA Istilah “hukum perdata” (privaat recht) dipakai sebagai lawan dari istilah “hukum oublik” (publiekre...

Blogger templates

Instagram

Blog Archive

  • ▼  2017 (6)
    • ▼  Oktober (3)
      • PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI YANG TERJADI DI MASY...
      • PELANGGARAN KODE ETIK YANG TERJADI DI MASYARAKAT
      • CONTOH Kasus Suap Moge, Majelis Kode Etik Siapkan ...
    • ►  Juni (1)
    • ►  April (1)
    • ►  Maret (1)
  • ►  2016 (13)
    • ►  November (3)
    • ►  Mei (10)
  • ►  2015 (16)
    • ►  Desember (7)
    • ►  Oktober (3)
    • ►  Juni (1)
    • ►  Mei (1)
    • ►  April (1)
    • ►  Maret (1)
    • ►  Januari (2)
  • ►  2014 (7)
    • ►  Desember (1)
    • ►  November (3)
    • ►  September (3)
Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Posts

  • Hukum Perikatan, Perjanjian dan contoh kasus hukum perdata serta penyelesaiannya
    HUKUM PERIKATAN A.     Pengertian Hukum Perikatan             Hukum perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan ...
  • Perlindungan Konsumen dan Macam-macam Hak atas Kekayaan Intelektual
    Pengertian Perlindungan Konsumen Indonesia adalah  - Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala...
  • PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM EKONOMI
    A.    PENGERTIAN HUKUM Berikut adalah pengertian hukum menurut beberapa ahli, yaitu: 1.      Plato Hukum adalah seperangkat peratura...

Blogroll

Flickr

About

Copyright 2014 Azka Blogger's©.
Designed by OddThemes