PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA TRANSISI
A. Perekonomian Indonesia pada masa transisi
Pada
tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS
mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan
‘jual’ karena mereka para investor asing tidak percaya lagi terhadap prospek
perekonomian negara tersebut, paling tidak untuk jangka pendek. Pemerintan
Thailand meminta bantuan IMF. Pengumuman itu mendepresiasikan
nilai baht sekitar 15% hingga 20% hingga mencapai nilai terendah, yakni 28,20
baht per dolar AS.
Apa
yang terjadi di Thailand akhirnya merebet ke Indonesia dan beberapa negara Asia
lainnya. Rupiah Indonesia mulai merendah sekitar pada bulan Juli 1997, dari Rp
2.500 menjadi Rp 2.950 per dolar AS. Nilai rupiah dalam dolar mulai tertekan
terus dan pada tanggal 13 Agustus 1997 rupiah mencapai rekor terendah, yakni Rp
2.682 per dolar AS sebelum akhirnya ditutup Rp 2.655 per dolar AS. Pada tahun
1998, antara bulan Januaru-Februari sempat menembus Rp 11.000 per dolar AS dan
pada bulan Maret nilai rupiah mencapai Rp 10.550 untuk satu dolar AS.
Nilai tukar rupiah terus
melemah, pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, antaranya
menunda proyek-proyek senilai Rp 39 Triliun dalam upaya mengimbangi
keterbatasan anggaran belanja. Pada tanggal 8 Oktober 1997, pemerintah Indonesia
akhirnya menyatakan secara resmi akan meminta bantuan keuangan dari IMF.
Pada
Oktober 1997, lembaga keuangan internasional itu mengumumkan paket bantuan
keuangan pada Indonesia yang mencapai 40 miliar dolar AS. Pemerintah juga
mengumumkan pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat
sehinnga hal itu menjadi awal dari kehancuran perekonomian Indonesia.
Krisis
rupiah yang akhirnya menjelma menjadi krisis ekonomi memunculkan suatu krisis
politik. Pada awalnya, pemerintahan yang dipimpin Presiden Soeharto akhirnya
digantikan oleh wakilnya, yakni B.J. Habibie. Walaupun, Soeharto sudah turun
dari jabatannya tetap saja tidak terjadi perubahan-perubahan nyata karena masih
adanya korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga pada masa Presiden Habibie
masyarakat menyebutnya pemerintahan transisi.
Keadaan
sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik
sebagai berikut:
· Kegoncangan terhadap rupiah
terjadi pada pertengahan 1997, pada saat itu dari Rp 2500 menjadi Rp 2650 per dollar AS.
Sejak masa itu keadaan rupiah menjadi tidak stabil.
· Krisis rupiah akhirnya menjadi
semakin parah dan menjadi krisis ekonomi yang kemudian
memuncuilkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
· Pada awal pemerintahan yang
dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun, ternyata
pemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan
masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN semakin
menjadi, banyak kerusuhan.
B. Peran Pemerintah Dalam menghadapi Kebijakan
Ekonomi Masa Transisi
Pada saat terjadinya kebijakan
ekonomi pada masa transisi, Biaya sosial yang didapat rakyat semakin besar jika masa transisi semakin
lama. Pada saat ini saja sudah dapat disaksikan betapa besarnya penderitaan
rakyat akibat berbagai kebijakan ekonomi yang dihasilkan di masa transisi.
Keluarga yang mendaftarkan diri sebagai keluarga miskin bertambah menjadi 10
juta keluarga. Setelah melalui verifikasi pemerintah, hanya 2,5 juta keluarga
yang berhak menerima bantuan langsung tunai (BLT). Sebelumnya sudah ada 15 juta
keluarga yang menerima BLT. Dengan demikian total keluarga yang akan mendapat
BLT adalah 17,5 juta. Jika yang 15 juta ditambahkan dengan 10 juta keluarga
yang mengusulkan mendapat BLT maka akan ada 25 juta keluarga miskin di
Indonesia. Jika diasumsikan setiap keluarga terdiri dari 4 orang maka jumlah
orang miskin adalah sebesar 100 juta jiwa.
Sementara jumlah keluarga yang berada di atas kriteria keluarga miskin
jumlahnya juga tidak sedikit. Disamping itu kriteria keluarga miskin juga masih
bisa diperdebatkan mengingat selama ini pengertian miskin oleh pemerintah belum
sesuai dengan realitas di masyarakat. Keluarga miskin dicirikan dengan rumah
kayu atau non tembok dan tidak memiliki televisi. Padahal keluarga yang
rumahnya tembok dan memiliki televisi banyak juga yang tergolong miskin karena
mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya dan sulit memenuhi biaya
kesehatan serta sulit memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Paradoks antara perkembangan demokrasi dan peningkatan jumlah penduduk
miskin adalah hasil dari semakin panjangnya masa transisi yang harus dilalui
bangsa Indonesia. Tidak pernah terpikirkan kapan bisa berakhir. Hal ini juga
sangat tergantung kepada pemerintah karena konsekuensi dari pemilihan periden
langsung adalah timbulnya hak presiden menjabarkan visi pemerintahannya. Jika pemerintah terjebak kepada dinamika politik yang berkembang, maka bisa
diramalkan transisi akan lebih panjang. Ini mengakibatkan tumpulnya kepekaan
terhadap kesulitan ekonomi rakyat.
Memburuknya kinerja ekonomi, suburnya praktik korupsi, dan suasana politik
yang centang perenang selama 10 tahun reformasi memaksa rakyat kembali
berpaling pada Soeharto. Baik tidak baik, Soeharto
lebih baik. Semiskin-miskinya era soeharto, rakyat tidak pernah antre minyak
tanah dan minyak goreng serta kesulitan membeli tahu dan tempe.
C. Berikut peran pemerintah dalam menghadapi masa transisi:
1. Pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan
aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor swasta. Seperti yang tercantum
dalam UUD Pasal 33 Ayat 1,2 dan 3 Oleh karena itu perkembangan dan kemajuan
pembangunan suatu Negara tergantung kepada peranan pemerintah dalam mengatur
negaranya termasuk di dalamnya adalah perekonomian.
Dalam
perekonomian masa transisi, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam
fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas dapat dijabarkan
sebagai berikut:
a. Pada fungsi alokasi pemerintah harus menetukan barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.
a. Pada fungsi alokasi pemerintah harus menetukan barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.
b. Pada fungsi redistribusi, pemerintah bberusaha
untuk medistrubusikan perdapatan, atau kekayaam agar masyarakat sejahtera,
seperti halnya zakat, Untuk itu perlu dibuat lembaga yang menangani zakat yang anggotanya
diseleksi dan diuji kelayakan dan kepatutan di depan DPR agar didapatkan
personil yang mampu mengelola masalah zakat dengan baik
c. Pada fungsi stabilitas pemerintah dengan kebijakan fiskal perlu
mempertahankan atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi,
stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri serta tingkat pertumbuhan yang
memadai.
Masyarakat berharap semoga pemerintah dapat melaksanakan peranannya
dengan sebaik mungkin. Agar supaya masyarakat dapat kembali menaruh kepercayaan
kepada para wakil rakyat untuk mengatur segala sumber daya yang ada. Sehingga
mereka tidak dipandang dengan sebelah mata.
SUMBER :
http://www.slideshare.net/ily_sugli/makalah-perekonomian-indonesia-39646063?from_action=save
ABOUT THE AUTHOR
Hello We are OddThemes, Our name came from the fact that we are UNIQUE. We specialize in designing premium looking fully customizable highly responsive blogger templates. We at OddThemes do carry a philosophy that: Nothing Is Impossible
0 komentar:
Posting Komentar